Rancangan Blueprint Pendidikan Harus Libatkan Daerah

Jakarta, Gatra.com – Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji setuju dengan wacana perancangan blueprint atau peta biru pendidikan Indonesia yang dijanjikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akan disiapkan dalam 6 bulan kedepan.

Menurut Ubaid, perancangan peta biru pendidikan punya peran penting sebagai panduan atau arah pembangunan pendidikan di masa depan. Namun, perancangan peta biru tersebut pun harus meliputi stakeholder pendidikan Indonesia, utamanya dari kalangan Civis Society (CSO) atau kalangan lembaga sipil.

Tahapan-tahapannya juga harus jelas. Sehingga, setidaknya, 5 tahun kedepan apa yang akan dilakukan juga jelas, “Tidak asal-asalan,” jelas Ubaid saat dihubungi Gatra.com, Jumat (27/12).

Selain itu, Ubaid menitikberatkan pelibatan pemerintah daerah dalam perancangan peta biru pendidikan tersebut. Karena selama ini dirasa belum ada sinkronasi yang sejalan antara pusat yaitu Kemendikbud, dengan Pemerintah Daerah.

“Juga tentunya harus melibatkan pemerintah daerah, itu juga sangat penting. Karena dari Pemda lah yang merupakan eksekutor di lapangan. Selama ini, seringkali pusat membuat kebijakan, Tetapi dari daerah tidak paham,” jelas Ubaid.

Selain itu, sejatinya wacana perancangan peta biru pendidikan sudah berlangsung lama, Namun hingga pergantian Mendikbud beberapa kali hingga saat ini, peta biru belum juga dapat direalisasikan. Menurut Ubaid, hal itu dikarenakan belum ada kemauan yang kuat dari pemerintah.

“Ini menunjukan bahwa belum ada will yang kuat atau pemerintah tidak punya grand design, jadi hanya menjalankan ritual dan rutinitas saja. Ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan, cenderung responsif dan tidak strategis serta berjangka panjang,” pungkasnya.