Pengamat: Angka Putus Sekolah Tinggi Akibat Pemerintah Kurang Fokus

19
Personel Babinkamtibmas Polsek Kakuluk Mesak Aipda Abraham Doeka (tengah) didampingi seorang guru membagikan buku pelajaran dan buku bacaan kepada sejumlah anak di Desa Kabulak, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, NTT, Selasa (9/7/2019). Selain bertugas sebagai Babinkamtibmas, Aipda Abraham Doeka juga melatih anak-anak yang putus sekolah untuk belajar membaca dan menulis di desa tersebut. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/wsj.

Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai, masih tingginya angka putus sekolah disebabkan pemerintah kurang fokus pada kelompok yang selama ini tereksklusi dalam sistem. Akibatnya, pemerintah masih berkutat dengan persoalan yang sama soal putus sekolah dan kendala akses.

Bahkan, Ubaid menyebut, kebijakan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih belum mampu menjangkau seluruh kalangan. Belum lagi ada persoalan soal ketidaktepatan sasaran yang tanpa adanya mekanisme kontrol ketat, bisa menimbulkan celah korupsi.

Oleh karena itu, Ubaid meminta pemerintah daerah (pemda) harus berkomitmen karena selama ini komitmen pemda patut dipertanyakan.

“Selama ini mereka belum fokus pada pengembangan SDM (sumber daya manusia, red) melalui pendidikan. Akibatnya, alokasi APBD untuk pendidikan juga masih rendah. Ini pasti berdampak pada akses dan kualitas pendidikan,” ujarnya kepada SP, Rabu (24/7).

Kendati demikian, untuk menuntaskan angka putus sekolah, Ubaid mengharapkan pemda untuk fokus pada kelompok-kelompok anak yang selama ini tereksklusi. Selain itu, pemda juga diminta melakukan evaluasi pada program KIP yang belum menjangkau semua dan banyak tidak tepat sasaran.

Kemudian, pemda harus berkomitmen mengalokasikan APBD minimal 20% untuk pendidikan di luar dana transfer pusat, serta fokus memperkuat pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) berbasis desa untuk daerah- daerah yang tidak terjangkau sekolah.

Sumber: Suara Pembaruan