Pendidikan Vokasi saja Tidak Cukup, Ini Saran Bank Dunia

JAKARTA — Bank Dunia menilai pemerintah Indonesia harus segera fokus menyediakan sejumlah pelatihan kerja guna meningkatkan kompetensi kerja. Sebab, ke depan penyediaan tenaga kerja akan bertumpu pada permintaan industri.

Ekonom Bank Dunia Ririn Salwa Purnamasari mengatakan pihaknya juga sepakat langkah mendorong pendidikan vokasi yang lebih optimal saat ini. Untuk itu, jika vokasi berlaku untuk angkatan masyarakat yang sedang bersekolah maka pelatihan kerja ditujukan pada masyarakat yang sudah tidak berada di usia sekolah.

Dengan demikian, kebutuhan tenaga kerja industri mendapat pasokan yang semakin mumpuni.

“Saat ini kebutuham industri semakin besar, kalau hanya mengandalkan pendidikan formal vokasi seperti SMK saja tidak akan cukup. Masyarakat usia produktif yang sudah lulus sekolah juga perlu sarana untuk meningkatkan kemampuannya,” katanya, Rabu (7/3/2018).

Ririn mengemukakan hal ini juga bertujuan untuk mengurangi ketidaksesuaian kemampuan pekerja terkait bidang pekerjaan yang digelutinya.

Menurutnya, pemerintah dapat membentuk komisi nasional terkait pendidikan vokasi dan pelatihan. Sebab, mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kondisi kesehatan dan akses kepada pendidikan yang berkualitas sedini mungkin adalah penting dilakukan dalam era persaingan global saat ini.

Ririn mengatakan hal ini juga sudah lazim berlaku di sejumlah negara seperti Malaysia. Komite Nasional akan memiliki sistem pengawasan yang berperan merekam kemampuan satu masyarakat agar dapat menentukan jurusan dan lapangan kerja yang tepat.

“Sistem monitoring terkait kompetensi kerja masyarakat ini memungkinkan pemberi kerja secara aktif memberikan informasi terkait kemampuan kerja apa saja yang mereka butuhkan. Dengan begitu, anak-anak bisa memilih untuk sekolah bidang apa sesuai keingingannya dan kebutuhan industri,” katanya.

Saat ini, menurut Ririn, masih banyak lulusan sekolah vokasi yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya. Kondisi ini merugikan pekerja dan juga pemberi kerja.

Sebelumnya, pemerintah memang tengah menyiapkan cetak biru pendidikan vokasi di Indonesia mengingat desakan industri yang membutuhkan tenaga terampil profesional. Hal ini sebagai pedoman jalannya program vokasi berjalan lebih efektif ke depan.