Komite Sekolah Berperan Penting Cegah 3 Dosa Pendidikan

Komite Sekolah diharapkan tak hanya jadi tukang stempel kebijakan sekolah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menekankan pentingnya peran Komite Sekolah dalam menjalankan roda pendidikan. Ia menyayangkan jika Komite Sekolah hanya ambil bagian saat menyetujui sebuah kebijakan saja.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali mengingatkan tiga dosa besar dalam pendidikan. Ketiga dosa besar tersebut adalah intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan.

Nadiem berpendapat ketiga dosa besar pendidikan berbeda secara kualitatif. Namun, ketiga hal tersebut adalah satu bentuk intoleransi dan penyalahgunaan kekuasaan kelompok mayoritas atau komponen mayoritas dari semua masyarakat.

“Jadi intinya, kalau kita mencoba mengatasi permasalahan satu persatu, kita bukannya menyerang akar permasalahannya. Kenapa kita tidak serang tiga-tiganya?” kata Nadiem beberapa waktu lalu.

Kemendikbud mencoba mencegah kekerasan di dalam dunia pendidikan menggunakan Pancasila. Melalui ideologi bangsa, masyarakat harus ditekankan bahwa seluruh manusia setara dan harus diperlakukan secara adil.

Ubaid memantau ketiga dosa pendidikan terus berlangsung karena tidak ada penuntasan kasus, investigasi tidak jelas, dan tak ada sanksi tegas. Ia menyarankan perlunya upaya pencegahan terstruktur dan sistematis supaya kasus semacam itu tidak terulang dan bisa diminimalisir.

“Supaya tidak terus terulang, maka harus ada upaya pencegahan dan juga menjadikan sekolah sebagai lembaga yang inklusif,” kata Ubaid kepada Republika.co.id, Selasa (16/3).

Ubaid juga menekankan perlunya peningkatan sekaligus pengembalian fungsi Komite Sekolah sesuai tujuannya. Ia mengeluhkan komite sekolah yang berperan sebagai stempel kebijakan sekolah. Kondisi ini membuat Komite Sekolah gagal menjalankan fungsinya secara maksimal.

“Harusnya, kebijakan itu dirumuskan bersama, dilakukan bersama, diawasi dan dievaluasi bersama gitu lho. Jangan hanya jadi tukang stempel,” kata Ubaid.

Ubaid menyayangkan selama ini sebagian sekolah masih menjadi institusi yang eksklusif alias tertutup. Ia mendapati orang tua, siswa, dan masyarakat tidak tahu harus kemana kalau mau mengadu ke sekolah.

“Bahkan, komite sekolah sebagai lembaga yang dibentuk untuk menyeimbangkan dominasi kepala sekolah, mayoritas mandul dan tidak efektif menjalankan fungsinya,” ujar Ubaid.