Daerah Pelopor Kunci Wujudkan Aksi SDG’s Pendidikan

JAKARTA – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs menggelar pertemuan nasional, acara dihadiri sekitar 150 peserta. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari NGO, Pemerintah Daerah, Universitas, dan Kementerian dan Lembaga (Bappenas, KSP, KPPPA, Kemenkeu, acara digelar Jakarta (14/11)

Senior Program Officer SDGs INFID Hamong Santono menyampaikan, sebagaimana diketahui, SGDs merupakan pengganti MGDs dan dalam kerangka itu Indonesia masih tertinggal setidaknya dalam penurunan angka kematian ibu (masih tinggi), cakupan air bersih dan sanitasi (masih banyak warga Indonesia belum memiliki akses air bersih dan sanitasi yang layak).

“Pembangunan berkelanjutan yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia sejak 2015 telah mencapai kemajuan yang berarti yaitu dengan dikeluarkannya Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun demikian, diluar soal regulasi yang diperlukan adalah perhatian yang sungguh-sungguh kepada pembangunan SDM Indonesia, penurunan ketimpangan, dan percepatan aksi-aksi yang sesuai dengan target penurunan emisi (perubahan iklim),” terangnya.

Selain itu, Hamong juga menjelaskan, tujuan kegiatan ini, untuk memberi kontribusi kepada rencana aksi yang tenga disusun oleh pemerintah khususnya dalam hal bagaimana memperkuat dan melakukan terobosan untuk kesetaraan gender. Hadir juga dalam acara tersebut sejulah kepala daerah, antara lain Sunyoto – Bupati Bojonegoro, Jefri Riwu Korre – Walikora Kupang, Faida – Bupati Jember, Aminullah Usman – Walikota Banda Aceh dan M Hatta Rahman – Bupati Maros.

“Topik-topik yang dibahas antara lain kepemimpinan dan perempuan, perlindungan sosial untuk kesetaraan gender, pendanaan dan enabling environment untuk SGDs, perempuan dan kesempatan kerja,” jelasnya.

Hasil dari konferensi ini, Imbuh Hamong, akan berupa tiga hal, yaitu pertama strategi-strategi yang hisa digunakan untuk program dan kebijakan pemerintah dalam penurunan ketimpangan gender; kedua, usulan-usulan dari kelompok perempuan dan NGO mengenai regulasi terpenting yang harus diadakan atau diperluas termasuk untuk melindungi kelompok difabel, dan ketiga,  cara-cara dan institusi yang diperlukan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan SDGs di 500 kabupaten/kota di Indonesia.

Acara pertemuan nasional CSO untuk SDGs ini mengangkat tema Indonesia yang Maju, Adil dan Setara; Peran Perempuan dalam Pelaksanaan dan Penvapaian SGDs. Acara didukung oleh Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau MAMPU. Sedangkan MAMPU sendiri bekerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Australia dengan tujuan meningkatkan akses perempuan miskun di Indonrsia terhadap layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuab serta mendukung sasaran SDGs yang relevan bagi pemerintah. [Tim]