Aceh Target Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial

Banda Aceh – Pemerintah melalui Perpustakaan Nasional RI telah menetapkan 21 provinsi di Indonesia sebagai daerah sasaran program pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Salah satunya yakni Provinsi Aceh.

Pustakawan Utama Perpusnas RI Dra. Fatmi SS mengatakan, melalui program ini Perpusnas sebagai pembina seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia, berinisiatif melakukan transformasi perpustakaan yang berorientasi pada peningkatan SDM Indonesia melalui literasi untuk meningkatkan kreativitas dan pengentasan kemiskinan dengan terbukanya akses informasi.

“Literasi memiliki peranan penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Di sinilah perpustakaan berperan penting melalui literasi. Literasi untuk orang dewasa bahkan bisa menghasilkan manfaat melampaui hasil di sekolah,” ujar Fatmi dalam sambutannya di acara pertemuan pemangku kepentingan bidang perpustakaan yang diselenggarakan Perpusnas RI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh di Kyriad Muraya Hotel Banda Aceh, Selasa (3/9/2019).

Bahkan kata Fatmi, UNESCO memaparkan bahwa program literasi untuk dewasa turut membangun kepercayaan diri dan pemberdayaan individu dengan mekanisme pembiayaan yang sama efektifnya seperti di sekolah. Karena itulah UNESCO menyerukan agar penggunaan perpustakaan terus dimaksimalkan.

Karena itu kata Fatmi, pengembangan perpustakaan berbasis inklusi ini penting untuk diwujudkan. Program ini harus menjangkau seluruh masyarakat desa untuk mengurangi kesenjangan dengan masyarakat kota dan mengurangi urbanisasi.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Didi Setiadi, S. Sos mengatakan, di Provinsi Aceh ada empat kabupaten yang menjadi program pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Aceh Besar, Aceh Tengah, dan Nagan Raya. Totalnya terdapat 18 perpustakaan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan.

“Kegiatan pada hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan program transformasi perpustakaan, program nasional yang diinisiasi oleh Perpusnas sebagai pembina dan didukung oleh Bapenas RI,” ujar Didi.

Tujuannya kata Didi, untuk memperkuat perpustakaan umum dalam meningkatkan SDM melalui literasi. Untuk mendorong keberlanjutan program ini, Dinas Arpus Aceh juga sedang mengupayakan lahirnya qanun tentang tranfsormasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Selain untuk membangun kesadaran masyarakat, kegiatan hari ini juga dinilai penting untuk membangun kesadaran pemangku kepentingan, dan untuk menyusun rencana sinergi yang berkelanjutan untuk mendukung pengembangan perpustakaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di mana perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib nonpelayanan dasar untuk menyediakan layanan kebutuhan masyarakat kemajuan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Perpusnas RI melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk mempercepat pengurangan kemiskinan melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan yang menjadi salah satu Program Prioritas Nasional.

Acara ini diikuti Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dari empat kabupaten di atas, perwakilan dari perpustakaan penerima program, BPSDM Aceh, Diskominfo, Telkom, dan komunitas literasi. Dihadiri juga oleh konsultan khusus dari Perpusnas RI untuk Aceh, Romli. Kegiatan ini dibuka oleh Sekda Aceh dr. Taqwallah diwakili oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Syakir, M.Si.[]