Investasi Belum Mampu Angkat IPM Papua

Maraknya pembangunan dan investasi, tampaknya belum juga mampu mengangkat kualitas hidup manusia di Papua. Papua, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah se Indonesia pada 2016.

IPM adalah indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. IPM ditopang oleh tiga dimensi dasar yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Makin tinggi skornya, makin tinggi kualitas hidup masyarakatnya.

IPM digolongkan menjadi 4 kelompok; sangat tinggi (>80), tinggi (80>70), sedang (70>60), dan rendah (60>). Rata-rata IPM secara nasional pada 2016 mencapai 70,18.

Sejak 2010 hingga 2016, Papua menjadi provinsi penyandang status IPM golongan rendah. Skornya 58,05 poin.

Menurut paparan BPS, tahun lalu, IPM Papua hanya 57,25 poin. Tahun ini meningkat 1,4 persen. Kemajuan IPM di Papua didorong oleh faktor pendidikan.

Tapi, daerah lain, skornya di atas 60 poin. Skor paling tinggi, DKI Jakarta dengan 79,60 poin. Jelas, Papua tertinggal dibanding dengan provinsi lainnya.

“Ketimpangan IPM antarprovinsi masih tinggi sekali, ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Indonesia,” tutur Suharyanto, Kepala BPS seperti dinukil dari Kompas.com.

Kondisi ini tak selaras dengan gelontoran dana pembangunan dan arus investasi.

Dana untuk pembangunan Papua, baik dana di kementerian, lembaga, atau dana transfer ke daerah ke Provinsi Papua maupun Papua Barat besarnya mencapai Rp85,7 triliun.

Namun anggaran yang dialokasikan itu tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memerintahkan anak buahnya fokus pada upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

“Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua,” kata Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/11/2016) seperti dikutip dari Setkab.go.id.

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016, wilayah Papua beserta Maluku dan Papua Barat, mampu merengkuh 5 persen investasi, atau Rp30,7 triliun.

Sedangkan Bali dan Nusa Tenggara, hanya mampu meraih kue investasi 2,6 persen sebesar Rp15,7 triliun. Namun Bali skor IPM-nya masuk golongan 10 besar tertinggi. NTT dan NTB, walau masuk golongan terbawah, namun masuk golongan IPM sedang.

Sepanjang 2016 provinsi golongan IPM Sedang susut dari 25 provinsi pada 2015 menjadi 21 provinsi. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat, beranjak dari golongan IPM sedang menjadi tinggi.