Minim Perbaikan, PPDB 2024 Bakal Diwarnai Manipulasi Data hingga Pungli

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 diperkirakan masih akan terbelit masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses website PPDB, dugaan jual beli kursi, manipulasi data kependudukan, hingga pungli.

Hal itu diungkapkan Koordinator Program dan Advokasi Seknas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ari Hardi.

“Kami yakin PPDB akan terus seperti ini. Masih ada manipulasi data, jual beli, dan titip siswa yang dilakukan oleh oknum-oknum, baik oknum sekolah, maupun oknum pejabat. Hal itu kemungkinan besar masih terjadi,” kata Ari dalam talkshow Ruang Publik KBR, Selasa, (4/6/24).

Ari bilang otonomi daerah dan pembagian kewenangan pusat-daerah menjadi salah satu celah masalah dalam pelaksanaan. Ia juga menyoroti kurangnya sosialisasi soal PPDB yang menyebabkan kebingungan di masyarakat.

“Ada gap [kesenjangan] antara apa yang diaturkan oleh pemerintah pusat dan yang terjadi di daerah, dan selalu seperti itu,” ujar Ari.

Pimpinan Ombudsman RI, Indraza Marzuki, mengeklaim tahun lalu telah memberikan rekomendasi terkait perbaikan pelaksanaan PPDB. Namun, hanya beberapa instansi yang merespons. Misalnya, Kemendikbudristek mengeluarkan petunjuk teknis, tetapi daerah masih kesulitan dalam pelaksanaannya.

“Setiap daerah mempunyai kendala yang berbeda-beda. Ketika 100 persen hanya mematuhi petunjuk tersebut, ada beberapa daerah yang tidak bisa memenuhinya. Misalnya perbandingan sebaran sekolah dan calon peserta didik,” jelas Indra.

Menurut Indra, masalah PPDB yang utama adalah belum meratanya sekolah dan mutu pendidikan. Ia juga mempertanyakan komitmen pemda untuk memperbaiki pelaksanaan PPDB.

“Masih ada beberapa daerah yang menganggap ini [pelaksanaan PPDB] hal yang receh. Karena mereka selalu beranggapan ribut-ribut hanya sampai Agustus, nanti September sudah reda lagi dan akan terjadi berulang kembali,” ucap Indra.

youtube: https://www.youtube.com/live/x51LZTHc06g?si=Fob70Hin-ZZgC3Oa