by Admin | Sep 8, 2018 | Berita, Guru, Kebijakan dan Anggaran, Partisipasi Publik, Pengaduan, SDGs, Tata Kelola
BANTEN – Dari tahun ke tahun nasib para guru honorer terkatung-katung tanpa ada penyelesaian secara rigid. Hal tersebut dapat diketahui dari daftar inventarisasi masalah yang dialami oleh guru honorer yang pernah diadukan ke Jaringan Pemantau Pendidikan...
by Admin | Sep 8, 2018 | Berita, Guru, Kebijakan dan Anggaran, Partisipasi Publik, Pengaduan, SDGs, Tata Kelola
JAKARTA – Separuh dari jumlah formasi untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 diperuntukkan bagi tenaga pendidik baik guru, maupun dosen. Adapun dari total formasi sebanyak 238.015, kurang lebih 122.000 merupakan formasi gabungan guru dan...
by Admin | Aug 26, 2018 | Berita, Guru, Kebijakan dan Anggaran, Partisipasi Publik, Pengaduan, SDGs, Tata Kelola
Beritasatu TV Di Negeri kita, ada 3 jutaan guru yang menjadi pilar sistem pendidikan nasional. Separuh di antaranya masih berstatus honorer dengan gaji yang tidak masuk akal. Tim Indepth bertemu dengan guru sekolah di pinggiran Jakarta yang gajinya jauh dari upah...
by Admin | Jul 18, 2018 | Berita, Kebijakan dan Anggaran, Partisipasi Publik, SDGs, Tata Kelola
Jakarta — Article 33 Indonesia menggelar diskusi publik dengan Tema: Kualitas Pendidikan dan Kesenjangan. Diskusi menghadirkan sejumlah panelis kunci dari para pemangku kepentingan. Diskusi ini sekaligus untuk mempresentasikan hasil studi Article 33 Indonesia...
by Admin | Jul 11, 2018 | Berita, Kebijakan dan Anggaran, Partisipasi Publik, Pengaduan, SDGs, Tata Kelola
JAKARTA – Pada 2018 ini Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) kembali membuka posko pengaduan dan melakukan pemantauan selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Berikut ini 6 pelaporan dan kasus yang masuk dan ditemukan di lapangan oleh JPPI...
by Admin | Jul 11, 2018 | Berita, Kebijakan dan Anggaran, Partisipasi Publik, SDGs
Padahal anak berkebutuhan khusus akan sangat terbantu dengan radius yang dekat JAKARTA — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritisi Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang PPDB yang tidak memberikan kuota afirmasi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)...
