Indonesia Darurat Guru, Pemerintah Jangan Bengong?

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Jakarta, NEW Indonesia – Baru-baru ini beberapa aktivis dan praktisi pendidikan nasional menjadi partisipan diskusi publik yang diprakarsai Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) , Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan sejumlah mitra, kegiatan berlangsung di  Jakarta (12/6). Beberapa praktisi dan peneliti meberikan masukan berarti kepada pemerintah guna mengatasi berbagai kesenjangan pendidikan terkait tata kelola guru.

Beberapa panelis menjadi pembicara kunci dalam diskusi yang berlangsung di Gedung PGRI Lnt. 4 Jl. Tanah Abang III, Jakarta Pusat. Meghadirkan narasumber perwakilan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,  dari Kemenag RI Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag. dan Dr. Unifah Rosyidi, M,Pd Ketua PGRI.

Dalam sabutannya Koordinator Seknas JPPI Ubaid Matraji menekankan kemitraan terkait kajian tata kelola guru guna menemukan  formulasi yang diharapkan  menjadi masukan kepada pemerintah demi masa depan guru dan mengatasi kendala pendidikan RI .

JPPI atau Network for Education Watch (NEW) Indonesia berharap penyelenggaraan kegiatan diskusi berkelanjutan soal tata kelola guru ini dapat menemukan solusi dan mencari titik terang atas problem tata kelola guru demi mewujudkan kualitas pendidikan dan mengatasi kesenjangan pembangunan di Indonesia.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi optimistis sinergi lintas organisasi profesi terkait tata kelola guru lebih komprehensif dapat mengatasi kesenjangan pendidikan, utamanya terkait kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan guru di tanah air.

Unifah mengingatkan, guru merupakan “ujung tombak” pendidikan, minimnya perhatian kepada guru akan menentukan kualitas dan masa depan pendidikan RI yang diharapkan lebih berkualitas dan kompetitif.

Prof. Dr. H. Suyitno dari Kemenag RI mengatakan, kajian-kajian terkait tata kelola guru di lingkungan Kemenag terus dimutakhirkan demi terwujudnya pemerataan pendidikan dari aspek anggaran, kualitas dan kesejahteraan tenaga guru secara lebib berarti.

Profesionalitas

Tuntutan profesionalitas guru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2005 tentang Guru dan Dosen memang menjadi salah satu syarat utama mewujudkan pendidikan bermutu.

Kesenjangan lain timbul dalam kebijakan terkait sertifikasi profesi, Guru profesional adalah guru yang mendapatkan sertifikat dari pemerintah, dan berhak mendapatkan tunjangan profesi. Sementara guru-guru yang belum mendapatkan sertifikat, seolah-olah dianggap sebagai guru yang belum profesional.

Dalam laporannya Kemitraan global ACDP (Analytical and Capacity Development Partnership) menyebut ada tiga permasalahan guru di Indonesia. Pertama, ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan pasokan guru. Jumlah guru terlalu banyak dan distribusinya tidak merata. Banyak bermunculan LPTK bermutu rendah yang menghasilkan banyak calon guru yang tidak bermutu. Kedua, Ketidakhadiran guru di sekolah. Ketiga, masalah peningkatan kualitas guru.

Klaim pemerintah

Dalam kurun satu dasa warsa terakhir, Indonesia dinilai mengalami darurat tenaga guru dalam jumlah yang besar, namun Pemerintah mengklaim bahwa jumlah guru sebenarnya mencukupi. Hanya persoalan distribusi yang tidak merata membuat seolah-olah daerah kekurangan guru.

Data Kemendikbud,seperti dilaporkan Pikiran-rakyat,  dalam 15 tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah siswa sebanyak 17 persen, guru PNS 23 persen. Namun jumlah guru honorer meledak hingga 850 persen. Dari sebelumnya sebanyak 84.600 menjadi sebanyak 812.064 guru honorer. Pertumbuhan guru honorer yang jauh lebih pesat dibandingkan pertumbuhan siswa. Selain itu juga tidak menggambarkan peningkatan kebutuhan karena perubahan jumlah siswa.

Nyatanya kekurangan guru yang ada ditambal oleh guru honorer.   penyebaran guru, rasio guru-murid yang rendah, khususnya ditingkat sekolah dasar, tidak otomatis berarti bahwa semua sekolah memiliki jumlah guru yang diperlukan. Bahkan masih banyak sekolah yang kekurangan guru, terutama di taetah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terpencil). Padahal, sukses atau tidaknya tujuan proses pembelajaran tidak lepas dari peran guru. Sekalipun proses belajar mengajar sudah menggunakan model dan metode apa pun, keberadaan dan kedudukan guru berperan penting pada kualitas pendidikan.

Data rembuk nasional pendidikan yang dilaporkan tribunnews, bahwa pada 2015 Indonesia masih kekurangan guru kelas PNS sebesar 282.224 guru, namun jika memasukkan data guru bukan PNS, maka ada kelebihan 82.245 guru kelas.Pada tahun yang sama, berdasar Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Kemenristekdikti, ada 415 lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK), yaitu 37 LPTK negeri dan 378 LPTK swasta, yang meluluskan Program PGSD sebanyak 91.247 lulusan. Lulusan tersebut akan terakumulasi setiap tahunnya dan diproyeksikan pada tahun 2025 mencapai 444.551 lulusan.

Studi yang dilaksanakan dalam 18 bulan terakhir tersebut menemukan bahwa kebutuhan guru kelas baru di SD akan meningkat seiring berjalannya waktu, seperti guru yang pensiun, semakin sedikit guru baru yang masuk ke dalam sistem, dan jumlah siswa di sekolah yang meningkat.

Namun, ke depan dengan perubahan populasi penduduk, jumlah siswa di SD akan stabil dalam waktu sekitar lima tahun. Jika sistem berlanjut seperti saat ini, tanpa usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam penyebaran guru, maka kita dapat mengharapkan adanya penurunan jumlah suplai guru kelas baru selama tahun-tahun mendatang.

Beberapa  analis mengatakan, profesi dan tata kelola guru sepertinya tidak ada tuntasnya,benang kusut kualitas guru yang sampai sekarang menjadi problem mendasar dunia pendidikan yang belum tuntas. (*rd)