Zhalim? Terapkan Sekolah 8 Jam Hilangkan Kebebasan Berekspresi Anak

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Jakarta, NEW Indonesia - Tahun ajaran baru 2017/2018 sudah di depan mata, bulan Juli tepatnya. Apa kabar kebijakan Mendikbud ihwal pemberlakuan 8 jam belajar di sekolah? Pada kebijakan baru ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah harus diselenggarakan minimum 8 jam dalam sehari. Dengan begitu, hari belajar di sekolah tidak lagi Senin-Sabtu, berubah menjadi Senin-Jumat. Aturan ini, kata Mendikbud, akan diberlakukan pada tahun ajaran baru 2017-2018.

Namun, sayangnya, kebijakan ini masih memantik polemik. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), guru, dan jugu beberapa kepala daerah lantang bersuara mengkritisi, bahkan menolak, kebijakan tersebut. Mendikbud tampaknya menutup telinga dengan adanya beberapa protes yang dilancarkan beberapa pihak sejak ide ini dirilis pada awal dilantik menjadi Menteri, setahun silam.

Atas kejadian ini, JPPI menghimbau agar Mendikbud tidak tergesa-gesa untuk menerapkan kebijakan ini di tahun ajaran baru 2017/2018.  Harusnya dilakukan evaluasi dan koordinasi antar instansi sehingga tidak terjadi tabrakan. Misalnya, imbas dari kebijakan ini akan sangat berdampak besar terhadap eksistensi pendidikan Islam, yang menurut sejarahnya hadir lebih dulu daripada sekolah. Di antaranya adalah Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), Pendidikan Al-Quran seperti TKA (Taman Kanak-Kanak Alquran), TPA (Taman Pendidikan Alquran), dan TQA (Ta’limul Quran lil-Awlad).

Kebijakan Mendikbud ini jelas menutup kesempatan jutaan siswa untuk dapat belajar di lembaga pendidikan keagamaan Islam, seperti selama ini dilakoninya. Biasanya, sekolah-sekolah keagamaan ini jam belajarnya bervariasi, antara jam 13.00 sampai dengan 16.00 WIB. Bagaimana nasib mereka dan juga puluhan ribu lembaga-lembaga penyelenggaranya? Jika kebijakan tersebut diterapkan, jelas ini bagaian dari upaya mengkebiri pendidikan keagamaan.

Ini sangat disayangkan. Apalagi belakangan ini, adanya indikasi pendangkalan pembelajaran agama di sekolah, yang mengakibatkan banyak peserta didik, dan juga gurunya mempunyai paham keagamaan yang intoleran, bahkan tidak sedikit yang terlibat di ormas radikal. Jadi, sekolah bukan sega-galanya. Karena itu, problem anak tidak harus diselesaikan di sekolah, tapi sekolah perlu bersinergi dan berbati dengan institusi lain untuk melakukan revolusi mental di dunia pendidikan.

Soal lainnya adalah pembatasan kebebasan anak dengan lingkungannya. Kebijakan ini jelas membatasi ruang bermain anak dengan lingkungan sosialnya. Anak setiap hari hanya diberi kesempatan untuk belajar di sekolah. Kapan waktu bermain untuk mengembangkan kreatifitasnya? Apalagi, jika kita mengandalkan kualitas guru di sekolah. Bukannya meremehkan kualitas guru, tapi begitulah adanya. Karena itu, gagasan Mendikbud ini hanya sebatas perubahan aturan, dan tidak akan berdampak banyak pada reformasi Pendidikan dalam rangka revolusi mental seperti yang didengang-dengungkan.

Untuk itu, JPPI mendesak pemerintah untuk melakukan beberapa hal berikut ini: Pertama, Mendikbud harus menangguhkan kebijakan sekolah dengan 8 jam sehari dan 5 hari dalam satu minggu pada tahun ajaran baru 2017/2018. Sebab, proses pembelajaran di sekolah akan berlangsung hingga sore hari, dan itu akan mengkebiri bahkan mematikan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam yang selama ini telah berlangsung. Kedua,Mendikbud harus melakukan koordinasi secara sinergis dengan kementerian terkait, antara lain Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerinrah Daerah. Hal ini untuk mengintegrasikan penyeleggaraan pendidikan keagamaan Islam dengan sekolah. Dan Ketiga Mendikbud harus memperhatikan kebebasan, kreatifitas, dan tumbuh kembang anak di luar sekolah. Karena sekolah adalah bukan segala-galanya. Dalam kasus ini, bukan lagi soal 8 jam atau lebih panjang lagi, tapi sejauh mana substansi pendidikan yang memerdekakan dan mencerdaskan itu bisa direalisasikan oleh pemerintah, dengan tidak menjadikan sekolah sebagai satu-satunya sumber belajar. (rel)