Penempatan Pengawas dan Kepsek Jangan Politis

Banyak Kecurangan, JPPI Minta UN Dihapus
April 17, 2019
Literasi Rendah, Indonesia Lawan Bonus Demografi
April 17, 2019

Jakarta – Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, penempatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang terjadi selama ini sangat berbau politis. Pasalnya, banyak kepala sekolah dan pengawas sekolah tiba-tiba dipindahtugaskan atau diturunkan dari jabatannya karena berbeda pandangan dengan kepala daerah (pemda).

“Politik di lingkungan pendidikan korbannya banyak sekali dan ini merata di semua daerah. Tetapi soal ini terkesan biasa saja,” ujarnya saat dihubungi Beritasatu, baru-baru ini.

Untuk itu, ia berharap agar jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan secara terbuka dengan adanya uji publik. Masyarakat akan bisa terlibat untuk menilai calon kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam proses seleksi.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini Kemdikbud sedang melakukan proses perubahan peran dan fungsi pengawas sekolah dan kepala sekolah. Ke depan, jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah merupakan pola karier.

“Bila bagus, guru bisa jadi kepala sekolah, dan kepala sekolah bila bagus bisa jadi pengawas,” ujar Muhadjir saat membuka kegiatan Sinkronisasi Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, di Jakarta baru-baru ini.

Apabila bagus kinerjanya, kepala sekolah maupun pengawas sekolah bisa menjabat lebih dari dua periode, dengan catatan mereka harus pindah ke sekolah lainnya. Selain itu, apabila ada kepala sekolah yang kinerjanya kurang baik, Muhadjir meminta agar ia jangan dirotasi ke sekolah yang masih membutuhkan perhatian lebih. Sebab, hal ini malah akan memperlambat kemajuan dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Untuk itulah, pemda dituntut agar berani menciptakan pemerintahan yang bersih, termasuk dalam pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berdasarkan kompetensi, bukan karena dipengaruhi kepentingan politik. “Asumsi saya, sekolah itu tergantung pemimpinnya. Bila pemimpinnya kuat, visioner, memiliki tanggung jawab yang besar, dan betul-betul berkorban untuk sekolah yang dia pimpin, Insya Allah sekolah itu akan maju,” ujarnya.

Selanjutnya, Muhadjir juga berharap, apabila ada daerah yang memiliki anggaran berlebih, tidak perlu lagi meminta bantuan dari pusat, tetapi sebaiknya membantu daerah di sekitarnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan semangat gotong royong dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

Sumber : https://www.beritasatu.com/nasional/545728/penempatan-pengawas-dan-kepsek-sering-disebabkan-alasan-politis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *