JAKARTA — Pemerintah memastikan akan mengevaluasi alokasi dana untuk pendidikan yang telah digelontorkan sebanyak 20% dari belanja negara sebesar 2018 Rp444,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lebih spesifik pihaknya akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan kegiatan peninjauan ulang tersebut. Hal ini mengingat 2/3 dari dana pendidikan disalurkan ke daerah-daerah.

“Kita terbiasa merencanakan anggaran untuk siapa dan berapa, tetapi hasilnya apa kerap tidak menjadi perhatian. Jadi, saya mau evaluasi hasil yang sudah kita berikan untuk daerah,” katanya dalam Dialog Publik Efektifitas Anggaran Pendidikan untuk Pendidikan Bermutu, Selasa (10/7/2018).

Sri Mulyani menceritakan bahwa dirinya sudah menjadi Menteri Keuangan pertama yang diperkarakan soal anggaran ini di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, komitmen 20% untuk pendidikan harus tercermin pada setiap kegiatan yang dilakukan dengan APBN.

Dirinya pun menilai, 20% khusus untuk pendidikan merupakan angka yang besar. Sebab, pada saat yang sama dirinya harus mampu mengalokasikan belanja untuk 20% transfer daerah, 5% untuk kesehatan, dan sisanya untuk berbagai kebutuhan lain seperti subsidi, infrastruktur, bayar pegawai negeri, dan lainnya.

“Konstitusi memiliki harapan yang tinggi pada kita untuk membangun negara ini lebih baik. Untuk itu, setiap hari kita harus terus berpikir dan memperbaiki desain pendidikan yang paling tepat,” ujarnya.

Tak hanya itu, dirinya berpesan pada setiap insan pendidik untuk selalu mengutamakan pembangunan integritas moral anak Indonesia. Sebab, guru di sekolah menjadi kunci cerminan anak bersikap.

Sri Mulyani menegaskan jika integritas tidak dibangun sejak dini, maka Indonesia tidak boleh bersedih apabila susah berkembang menjadi negara yang maju.

Sumber : http://finansial.bisnis.com/read/20180710/9/814891/sri-mulyani-evaluasi-dana-pendidikan-daerah
Foto : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Qerja