JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti 10 daerah yang memiliki anggaran besar. KPK ingin program di daerah berjalan baik dan tidak terkendala kasus korupsi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK menggelar rapat koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Rapat digelar untuk membahas pengadaan barang atau jasa di 10 pemerintah daerah yang memiliki anggaran besar.

Rapat koordinasi ini dilakukan untuk mencegah kegagalan pengadaan barang di 10 daerah tersebut. Mengingat, akhir-akhir ini praktik korupsi di daerah cukup tinggi.

“Seharusnya hasil pengadaan dan pembangunan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, maka serangkaian tindakan pencegahan dilakukan,” kata Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, baru-baru ini(5/3)

Febri mengatakan perwakilan dari 10 daerah yang memiliki anggaran besar itu ikut hadir dalam rapat. Mereka adalah Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sekda Kota Semarang, Sekda Provinsi Jawa Barat, Sekda Kota Bandung, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Sekda Kota Medan, Sekda Provinsi Jawa Timur, Sekda Kota Surabaya, Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sekda Kota Makassar.

“Sepuluh daerah ini dipilih karena memiliki anggaran Pengadaan Barang dan Jasa yang terbesar di seluruh Indonesia,” ujar Febri.

Baca: Kepala Daerah tidak Mungkin tidak Korupsi

Menurut Febri, selain memfasilitasi pihak LKPP dan kesepuluh daerah itu, KPK juga turut memberi masukan soal inovasi pengadaan barang dan jasa, serta konsolidasi pengadaan yang bertujuan agar tidak dilakukan pemecahan pemaketan.

“Hal ini diharapkan dapat membuat prosesnya lebih efisien dan kualitas barang dan jasa lebih terjaga,” ucap Febri.

Febri mengatakan, sejak 2015 sampai 2017, ada 6.682 paket gagal lelang. Penyebabnya antara lain penawaran tidak memenuhi syarat administrasi, peserta tidak lulus evaluasi teknis, dan tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran.

“Tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih ada praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, industri dan produk dalam negeri belum menguasai pasar, serta UMKM belum banyak berperan,” ujar Febri.

Sumber : https://www.medcom.id/nasional/hukum/8koJD2Mb-kpk-soroti-10-daerah-pemilik-anggaran-besar