YOGYAKARTA – IDEA dan ICW melakukan survei tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
Survei tersebut dilakukan di empat daerah, yaitu Kota Medan, Kabupaten Blitar, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kupang.
Direktur IDEA, Sunarja mengatakan ada beberapa persoalan yang menjadi sorotan.

Terutama terkait dengan data dan kemanfaatan KIP tersebut.

“Pertama tentu masih soal data. Sudah sesuai dengan kondisi masyarakat atau belum? Sudah tepat atau belum? nah kemudian penerimaan uang. Yang memiliki KIP sudah memanfaatkannya dengan baik atau belum?” kata Sunarja.

KIP merupakan program yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu untuk bisa menikmati pendidikan gratis, atau minimal subsidi. Oleh sebab itu,ia berharap KIP dapat digunakan secara bijaksana.

“Kalau di Yogyakarta kita lakukan di semua kecamatan. Harapannya ya KIP ini tepat sasaran. bagi masyarakat juga supaya paham tentang manfaat dari KIP sendiri,” tambahnya.

IDEA melakukan dengan dua survei yaitu Survey Exclussion Error (SEE) dan Survey Inclussion Error (SIE).

Selain itu juga Focus Group Disscuccion dan penelusuran terhadap keluarga yang menerima KIP.

Untuk Kota Yogyakarta, IDEA mengambil 138 sampel yang dibagi menjadi 81 SEE dan 57 SIE.

Dari hasil survei yang sudah dilakukan sebanyak 85,3% memenuhi kriteria miskin, sementara 14,7 % tidak memenuhi kriteria miskin.

Koordinator Survei, Galih Pramilu mengungkapkan ada beberapa kriteria yang menjadi variabel, seperti pendapatan total per bulan, jenis lantai dan dinding rumah, konsumsi air, listrik, akses ke layanan kesehatan, konsumsi daging.

“KIP menjadi tanda penerima manfaat tersebut. Ada 79,5% responden yang memiliki KIP,sementara yang tidak memiliki ada 20,5%. Dari segi kemanfaatan sebanyak 95,9%responden menyatakan membantu, sementara yang menyatakan tidak membantu 4,1%,”ungkap Galih.

Ia melanjutkan ada beberapa hal yang menjadi masalah saat pencairan KIP.

Masalah tersebut adalah karena proses pencairan yang lama, syarat yang sulit dipenuhi, dan jarak dari bank jauh.

“Proses lama itu dari pusat hingga sampai ke rekening masing-masing. Pemilik KIP kan harus punya rekening dari BNI dan BRI. Nah ruapanya itu juga jadi masalah. Lalu syarat yang sulit dipenuhi. Bagi yang nggak pegang KIP itu perlu surat dari sekolah, dan kelurahan,” lanjutnya.

Sementara saran yang diberikan untuk perbaikan penyelenggaraan KIP adalah tambah nilai besaran bantuan, permudah pencairan, bersihkan calo, dan perbaiki akurasi.

“Yang paling banyak adalah tambah nilai besaran bantuan. Mereka merasa bantuan tidak cukup, terutama yang dari tingkat SMA/SMK, besaran yang di dapat sekitar Rp1 juta, SMA/SMK kan bebannya lebih banyak dari jenjang lain,” tambahnya.

Galih menilai ada partai politik yang menjadi calo untuk memperoleh KIP.

Parpol datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi, kemudian meminta data dan menyatakan akan membantu proses KIP.

“Ya kalau gitu kan bisa disebut calo. Mereka minta data terus biar bisa dapat KIP. Kalau saya tanya itu DPR RI. Sekolah dilematis juga, kalau nggak dikasih, nanti wali murid yang protes, karena nggak dapat,” katanya

“Ada beberapa sekolah di empat kecamatan yang ditemukan kasus seperti itu, di Mergangsan, Gedong Tengen, Jetis, dan Tegal Rejo. Dari semua jenjang kami temukan. Uniknya justru ketika kami datang malah dikira dari kader tertentu,” lanjutnya.

Ia menilai KIP justru jadi celah bagi kader parpol untuk mendapat popularitas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa KIP memang bermanfaat bagi warga miskin.

“Nah ini malah bisa grab voters, ajang untuk cari panggung. Ya dengan KIP ini kan memang bermanfaat bagi warga miskin, lha ini jadi celah. Makanya ini masyrakat juga harus berhati-hati seberannya, perlu diketahui kalau KIP ini kan punya eksekutif, bukan legislatif” tutupnya

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul IDEA dan ICW Lakukan Survei Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, http://jogja.tribunnews.com/2018/05/30/idea-dan-icw-lakukan-survei-pelaksanaan-program-indonesia-pintar?page=all.
Penulis: Christi Mahatma Wardhani
Editor: Ari Nugroho