3 tahun Jokowi-JK Pendidikan RI Berbenah?

0
218

Jakarta – Baru-baru ini otoritas lokal sebagai mitra pemerintah menggelar Rembuk Nasional 2017, wujud refleksi 3 tahun kerja Pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu bidang strategis prioritas dalam pemerintahan Jokowi JK adalah bidang pendidikan. Dari berbagai masukan terutama kalangan akademis praktisi dan lembaga swadaya dicapai sejumlah kesepakatan yang memuat beberapa Hasil diskusi terutama terkait erat dengan bidang pendidikan karakter dan mutu guru.

 

Kesimpulan diskusi terkait guru:

  1. Merdekakan guru dari segala pelibatan politik praktis.
  2. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, antar kementerian lembaga, terkait tata kelola guru dan pembelajaran.
  3. Indikator mutu yang saat ini hanya mengacu pada UN dan UKG, harus dikembalikan kepada hasil proses pembelajaran yang menyeluruh yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
  4. Kurangi beban administrasi guru, yang mengganggu fokus pada proses pembelajaran yang bermutu, melalui sinkronisasi program dari berbagai kementerian dan lembaga. Prioritaskan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

 

Pendidikan Karakter :

  1. Pendidikan karakter adalah tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat, karena itu kerjasama erat antara orangtua, guru dan masyarakat sangat vital.
  1. Pendidikan karakter merupakan proses panjang untuk menanamkan nilai universal dan nilai Pancasila, yang dimulai sejak usia dini hingga perguruan tinggi.
  1. Pendidikan karakter menumbuhkembangkan manusia Indonesia yang bineka, inklusif, adil, setara, berpikir kritis mendasarkan diri pada kearifan lokal dan kecintaan pada bangsa Indonesia.
  1. Pendidikan karakter dilakukan dengan cara reflektif, mengutamakan proses pembelajaran yang terjadi pada diri sendiri berdasarkan pengalaman dan lingkungan.
  1. Pendidikan karakter terjadi dalam seluruh proses belajar Siswa/i yang bercirikan interaktif, komuniter, dan reflektif secara berkesinambungan. Proses itu harus tercermin dari kurikulum, pengelolaan sekolah dan kualitas keguruan tenaga didik.
  2. Dibutuhkan panutan dan kesesuaian tata aturan dari tingkat kementerian sampai daerah sebagai pendukung pendidikan karakter dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai tri sentra pendidikan. Termasuk saat menilai kompetensi guru dan akreditasi sekolah
  3. Dibutuhkan kolaborasi antara kementerian dan lembaga negara, organisasi masyarakat sipil lokal dan global untuk bersinergi menumbuhkembangkan pendidikan karakter di Indonesia dengan koordinasi Kemendikbud

Media-media melaporkan bahwa, berbeda dari dua kali Rembuk Nasional sebelumnya, acara kali ini didahului Rembuk Daerah yang diselenggarakan  di 16 Perguruan Tinggi  terpilih di  14 Provinsi, mulai dari Universitas Syiah Kuala di Aceh hingga Universitas Cendrawasih Papua. Masing-masing perguruan tinggi mengambil pilihan topik yang berbeda.

Ketua Bidang Polhukam Rembuk Nasional 2017 TB Hasanuddin dikutip kompas mengatakan dengan rembuk nasional tumpang tindih kewenangan antarlembaga harus dihindari.

Rembuk nasional melibatkan dunia akademisi, swasta LSM  dan masyarakat yang terdampak pembangunan, seperti petani dan nelayan.

Right to Education Index (RTEI) 2016

Right to Education Index (RTEI) baru-baru ini yang  mengukur pemenuhan hak atas pendidikan di berbagai negara. Hasil penelitian menyatakan kualitas pendidikan di Indonesia masih di bawah Ehtiopia dan Filipina.

Penelitian ini dilakukan di 14 negara secara random, seperti dilaporkan media jaringan , negara-negara utama yakni Inggris, Kanada, Australia, Filipina, Ethiopia, Korea Selatan, Indonesia, Nigeria, Honduras, Palestina, Tanzania, Zimbabwe, Kongo dan Chili.

Penelitian ini dipublikasikan dalam ‘International Seminar and Report Launch’ di Hotel Santika, Jalan Pintu 1 TMII, Ceger, Cipayung, dengan mengangkat tema ‘Bridging The Gap Between Education Policy and Implementation’.

Dalam penelitian ini ada 5 indikator yang diukur oleh JPPI, di antaranya governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Dari kelima indikator yang diukur Indonesia menempati urutan ke-7 dengan nilai skor sebanyak 77%.

Tentunya hal ini kurang membanggakan, karena menunjukkan kualitas pendidikan yang belum memadai. Skor tersebut sama dengan dua negara lainnya yaitu, Nigeria dan Honduras. Selain itu kualitas pendidikan di Indonesia, berada di bawah Filipina dan Ethiopia.

Ya jadi dari indeks ini sebenarnya berasal dari five indikator itu ya, hasilnya seventy seven%, nah dari beberapa itu ada 3 hal yang skor-nya masih rendah itu tentang kualitas guru (availability), sekolah yang belum ramah anak (acceptability), satu lagi soal pendidikan atau akses bagi kelompok-kelompok marginal (adaptability), kata Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional JPPI ketika ditemui.

Menurut Ubaid dari 3 hal tersebut, skor kualitas guru rendah karena tidak meratanya ketersediaan guru pada daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Ia juga mengatakan hal ini tidak sebanding dengan anggaran yang sudah dihabiskan untuk gaji guru.

Kemudian yang kedua lingkungan sekolah belum ramah anak ya, kekerasan, kemudian seksual pelecehan itu sering terjadi di sekolah, dan masih menjadi bulan-bulanan di media lah, dan masih banyak lagi, anak yang diculik segala macem, itu juga skornya kecil, pemerintah harus memberikan pengawasan tidak harus dari sekolah, tapi komite dan yang lainnya juga harus saling berkontribusi, agar kekerasan di sekolah tidak terjadi lagi, ujarnya.

Berikut urutan peringkat kualitas pendidikan berdasarkan RTEI:

  1. Inggris : 87%
  2. Kanada : 85%.
  3. Australia : 83%
  4. Filipina : 81%
  5. Ethiopia : 79%\
  6. Korea Selatan : 79%
    Indonesia : seventy seven%
    8. Nigeria : seventy seven%
    9. Honduras : 77%
    10. Palestina : 76%
    11. Tanzania : 73%

Problem lainnya adalah adaptability atau akses pendidikan bagi kelompok marginal. Ia mengaku Indonesia belum bisa memberikan hak pendidikan bagi anak-anak tersebut.

Pertama di era Jokowi

Analis regional menilai, tampaknya proses transformasi Indonesia menjadi negara dengan praktik pemerintah bersih, transparan dan demokratis berjalan cukup berarti, terutama sejak ditandai untuk pertamakalinya ada pemerintahan yang berkuasa menyatakan membuka diri dan meminta untuk dikritisi kinerjanya. (Berbagai sumber/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here